SUMBAWA- Fraksi PDI Perjuangan memberikan kritik terkait pelaksanaan kegiatan MXGP Samota 2023 yang baru saja dihelat.
Melalui Juru Bicara Fraksi Dra. Saidatul Kamila Djibril, PDIP mengkritisi adanya keterlibatan kuat penyelengara pemerintahan. Sehingga berimplikasi terhadap terganggunya sektor penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagaimana hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa auditor BPK, Kabupaten Sumbawa mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Oleh karena itu, Fraksi PDIP berharap ini menjadi catatan penting bagi Pemda dan harus mendapat perhatian dan pertimbangan matang dari pemerintah daerah terhadap pelibatan sumber daya lain dalam program kegiatan MXGP maupun program komersil lainnya.
Ditegaskan, fungsi fasilitasi pemerintah daerah dalam kegiatan MXGP tidaklah harus menggerakkan sumberdaya pemerintahan. Akan tetapi sedapat mungkin pemerintah daerah hanya berfungsi sebagai fasilitator terhadap kegiatan komersil tersebut.
“Fraksi kami meyambut baik kegiatan MXGP dengan catatan kami kepada pemerintah daerah ke depan untuk lebih memfokuskan optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah dan optimalisasi sektor pontensial daerah yang akan menjadi dasar dalam hal promosi multi sektor pontensial daerah,” imbuh Srikandi DPRD Sumbawa ini. (IM)
COMMENTS