Jakarta,intanmedia.com – Kabupaten Sumbawa Barat, kembali mendapat pengakuan dari pemerintah pusat pada ajang APBD Award tahun 2023. Penghargaan tingkat nasional diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertingi.
Berdasarkan surat elektronik Humas dan Prokopim Setda Sumbawa Barat yang diterima media ini, APBD Award tahun 2023 diberikan kepada kepala daerah dengan tiga kategori. Pertama, daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi. Kedua, daerah dengan realisasi belanja tertinggi. Ketiga, daerah dengan realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi. Masing-masing kategori penghargaan tersebut diberikan kepada lima provinsi, lima kabupaten, dan lima kota.
Kabupaten sumbawa Barat sendiri mendapat penghargaan sebagai Kabupaten realisasi PAD tertinggi ke dua, dari lima Kabupaten berprestasi lainnya seluruh Indonesia.
Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Sumbawa Barat H.W Musyafirin pada Rapat Koordinasi Keuangan Daerah dengan tema percepatan realisasi APBD, Penanganan Inflasi, Stunting, Kemiskinan ekstrim, serta Persiapan Pilkada Serentak yang digelar Kemendagri Kamis (16/03) di Jakarta kemarin.
Mewakili Menteri Dalam Negeri Jhon Wempi Wetipo Wakil Mendagri, mengucapkan selama kepada Kepala daerah yang mendapat penghargaan atas prestasi dan inovasinya mengelola dan meningkatkan keuangan daerah. Semoga ke depan terus ditingkatkan. Terutama daerah Kabupaten/Kota lainnya yang belum mendapat penghargaan APBD Award yang diselenggarakan setiap tahun. Sebaliknya, daerah yang mendapat penghargaan atas prestasinya, agar terus ditingkatkan untuk kemajuan daerah.
Begitupun pemerintah pusat melalui Kemendagri, terus mendorong peningkatan keuagan daerah dalam mengatasi inflasi, penyelaaian stunting dan kemiskinan ekstrim dan upaya percepatan realisasi APBD.
Sehingga berpengaruh meningkatakan belanja rumah tangga dan eknomi masyarakat.
Selain itu, terus mendorong belanja pihak swasta. Sehigga perekonimian daerah cepat berkembang.
Dan yang terpenting mengoptimalkan target capaian APBD dalam tahun anggaran. Langkah yang dilakukan, melakukan pengadaan dini. Ini dilakukan bulan Agustus tahun snggaran sebelumnya. Sedangkan pelaksanaan kegiatan dilalukan setelah nota kesepakatan KUA PPAS ditandatangani kepala daerah dan DPRD. Selain itu juga, bisa dilakukan melalui percepatan belanja E Katalog dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
Wamen menjelaskan kembali, Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan, bukan merupakan pilihan. Namun melalui proses penilaian dsn perhitungan realisasi APBD. Dan melalui penilaian tim yang dibentuk Kemendagri.
Wamen Wempi menambahkan , Kemendagri terus berupaya mendorong realisasi percepatan APBD tahun 2023. Upaya yang dilakukan, memebtnuk tim Monitoring dan Evalusai (Monev). Tim ini dari berbagai Kementerian dan Lembaga negara terkait lainnya. Tim ini akan melakukan monitotirng, pendampingan dan asistensi dan turun langsung ke derah.
Selain itu, juag melakukan rapat koordinasi tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.(IM)
COMMENTS