SUMBAWA – Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah agar dapat mencari sumber pendapatan lain untuk menutupi kekurangan PAD atau dengan melakukan penilaian ulang setiap objek pajak agar sesuai nilai NJOP terkini.
Selain itu Fraksi PKS menyarankan pemerintah daerah agar mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dari penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
Fraksi PKS meyakini bahwa BUMD memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kemampuan keuangan daerah.
“Karenanya BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar memberikan kontrubusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah dan menjadi pendorong ekonomi untuk dapat berperan aktif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu penunjang kekuatan perekonomian daerah hadirin,” Kata Juru Bicara Fraksi PKS Muhammad Fauzi dalam Paripurna 2 DPRD Kabupaten Sumbawa, dilakasanakan dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa atas Penjelasan Bupati Sumbawa terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan atas Perda No. 16 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Selasa (19/9/23).
Fraksi PKS juga mengingatkan agar penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. (IM)
COMMENTS