SUMBAWA- Saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa sebesar 13,5% atau 64.730 jiwa dan angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,2% atau sebesar lebih kurang 15.000 jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.
Data tersebut terungkap dalam sambutan tertulis Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah – Lalu Suharmaji Kertawijaya dalam rapat koordinasi percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumbawa, Kamis (10/8/23) Bertempat di Aula H.Madilaoe ADT lantai III Kantor Bupati Sumbawa.
“Memang terkait masalah kemiskinan ini kita tidak bisa bekerja sendiri, oleh karena itu dari semua aspek harus kita lakukan gotong royong, serta harus berjilbabku bersama. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah pusat telah menargetkan bahwa kemiskinan ekstrem harus tuntas di tahun 2024, tentu upaya Ini membutuhkan sinergi dan kerjasama semua pihak untuk mewujudkannya,” jelasnya.
Disampaikan, Pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem telah menugaskan kepada semua daerah untuk menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah Desa/Kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah Desa/ Kelurahan, serta menyusun program dan kegiatan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, inilah tujuan dari rakor ini karena tahun 2024 tinggal kita menghitung hari, bagi Kepala Desa yang belum melakukan musdes harus segera karena kita juga diminta data ini harus segera oleh pemerintah pusat.
Menurut bupati, saat ini sudah banyak program dan kegiatan yang yang dilaksanakan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Setidaknya pada tahun 2023 ini tersebar di 15 OPD, dengan 23 program, 54 kegiatan dan 134 sub kegiatan belum lagi kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa, Ormas,NGO, dan swasta.
Semua upaya yang dilakukan pemerintah menurutnya tidak akan bisa berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan bila setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran.
Oleh karena itu ia menegaskan bahwa proses verifikasi dan validasi data sasaran keluarga miskin khususnya miskin ekstrem sangat penting untuk diselesaikan segera. Mengingat waktu penyelesaian target penuntasan kemiskinan ekstrem tinggal setahun lagi.
“Ini membutuhkan kerjasama dan kerja keras bila proses verifikasi dan validasi data sudah kita tuntaskan maka kita bisa menentukan strategi percepatan dan sasaran program dan kegiatan dengan lebih presisi,” ujarnya.
Data yang sudah valid ini nantinya harus menjadi acuan semua pihak untuk menentukan sasaran program dan kegiatan. Sehingga efektivitas pelaksanaan program bisa terjamin dan tepat sasaran, di samping itu data yang valid dapat membantu para pemangku kepentingan di semua tingkatan untuk menentukan langkah-langkah strategis yang tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, serta dapat mengurangi resiko dan mencegah terjadinya kesalahan dalam penyaluran bantuan.
“Sebelum saya tutup saya ingin menyampaikan bahwa kemarin kami juga menerima surat dari PLN ini juga merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat untuk diminta kepada desa-desa yang belum berlistrik termasuk data warganya, fasilitas sosial yang ada untuk kita tugaskan karena ini salah satu upaya kita untuk menuntaskan ke kemiskinan,” imbuhnya. (IM)
COMMENTS