Sumbawa (3 Desember 2025)— Meski telah menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf, pernyataan Kepala Dinas PUPR NTB terkait perbaikan akses jalan di Pulau Sumbawa yang tidak perlu menjadi prioritas karena jalannya yang sepi, masih memicu gelombang protes. Ucapan tersebut dinilai mendiskreditkan Pulau Sumbawa dan dianggap melecehkan masyarakat yang selama ini menanti pemerataan pembangunan infrastruktur.
Ketua Forum Karang Taruna Kabupaten Sumbawa, Ahmadul Kusadi, SH, ikut bereaksi keras. Mantan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa periode 2004–2009 dan 2014–2024, yang kini kembali sebagai advokat itu, meminta DPRD Sumbawa mengambil sikap kelembagaan atas polemik tersebut.
Ahmadul mendesak pimpinan dan seluruh fraksi DPRD Sumbawa untuk menggelar rapat paripurna khusus atau setidaknya rapat lintas fraksi guna membahas sikap resmi terhadap pernyataan Kadis PUPR NTB.
“Pernyataan itu telah melukai masyarakat Pulau Sumbawa. Tidak bisa selesai hanya dengan klarifikasi. DPRD harus bersikap resmi dan tegas,” tegasnya.
Ia juga meminta DPRD Sumbawa menerbitkan surat rekomendasi kepada Gubernur NTB untuk mencopot Kadis PUPR NTB dari jabatannya. Menurutnya, pernyataan yang dianggap melecehkan seperti itu tidak boleh ditoleransi.
Lebih jauh, Ahmadul mendorong seluruh DPRD di lima kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa ikut mengeluarkan sikap serta menerbitkan surat resmi dari lembaga legislatif masing-masing.
“Ini bukan isu satu kabupaten. Ini menyangkut harga diri masyarakat Pulau Sumbawa. Jadi seluruh DPRD perlu bersuara,” ujarnya. (IM)
COMMENTS