Jakarta, 10 Juli 2025 – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, dan Wakil Ketua III DPRD Sumbawa, Zulfikar Demitry, SH., MH, melakukan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta, Rabu (10/7). Dalam kesempatan tersebut, mereka datang bersama Bupati Sumbawa, Dr. Ir. Syarafuddin Jarot, MP.
Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan konsultasi terkait berbagai persoalan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sumbawa. Yang hingga kini masih menyisakan banyak kendala. Terutama menyangkut formasi, mekanisme pengangkatan, dan keterbatasan anggaran daerah.
Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, mengungkapkan bahwa banyak tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun belum mendapatkan kejelasan status. “Kami datang ke Kemenpan RB untuk menyampaikan aspirasi daerah dan memperjuangkan nasib tenaga honorer, agar proses pengangkatan PPPK bisa berjalan lebih adil dan merata,” ujarnya.
Wakil Ketua III DPRD, Zulfikar Demitry, juga menambahkan bahwa daerah sangat berharap adanya perhatian serius dari pemerintah pusat. “Daerah seperti Sumbawa memiliki banyak tenaga honorer di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis yang sangat dibutuhkan. Namun minimnya formasi dan keterbatasan fiskal menjadi kendala serius,” tegasnya.
Kemenpan RB menyambut baik kedatangan rombongan dari Kabupaten Sumbawa. Pihak Kemenpan RB akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Sebagai bagian dari evaluasi kebijakan nasional dalam pengangkatan PPPK ke depan. (IM)
COMMENTS