SUMBAWA, 30 Juli 2025 — Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mengakselerasi pengembangan potensi kelautan dan pesisir melalui pendekatan ekonomi biru. Langkah ini diwujudkan dalam rapat strategis bertema Integrasi Pembangunan Ekonomi Biru dan Pendanaan Biru dalam RPJMDes Wilayah Pesisir, yang digelar di Aula Bappeda Sumbawa, Rabu (30/7).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan tiga kabupaten di wilayah SAMOTA (Sumbawa, Dompu, Bima), para kepala desa pesisir, akademisi, serta mitra pembangunan. Secara daring, hadir pula perwakilan Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa dan PDTT, serta sejumlah pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi NTB.
Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menegaskan komitmen daerah untuk mengembangkan Teluk Saleh sebagai pusat unggulan ekonomi biru nasional. Ia menuturkan, sejak awal masa kepemimpinannya, dirinya telah memimpikan kawasan SAMOTA menjadi destinasi wisata dan kawasan ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan.
“Saya ingin Teluk Saleh dan kawasan SAMOTA menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru, bahkan melebihi Mandalika dan Labuan Bajo. Kita punya kekayaan luar biasa: hiu paus, Pulau Moyo, Tambora, hingga ekosistem laut yang masih alami. Sayangnya, ini belum kita kelola maksimal,” ujar Haji Jarot penuh semangat.
Teluk Saleh, lanjut Bupati, merupakan teluk terbesar di Indonesia dengan kekayaan biodiversitas laut yang luar biasa. Selain menjadi habitat hiu paus dan terumbu karang eksotis, kawasan ini juga menyimpan potensi ekonomi besar dari sektor perikanan, budidaya rumput laut, serta pertanian seperti jagung dan bawang merah.
Berdasarkan kajian terkini, nilai ekonomi Teluk Saleh diperkirakan mencapai lebih dari Rp 20 triliun per tahun. Namun tantangan masih besar—mulai dari belum tersedianya pelabuhan wisata, keterbatasan aksesibilitas, hingga belum terintegrasinya program ekonomi biru ke dalam perencanaan pembangunan desa.
“Kalau potensi ini kita kelola dengan strategi yang tepat dan masuk dalam RPJMDes, saya yakin kawasan ini bisa kita dorong sebagai KEK berbasis ekonomi biru. Desa-desa pesisir harus menjadi ujung tombak pembangunan,” tegasnya.
Rapat ini, kata Bupati, menjadi momentum awal untuk menyinergikan pembangunan ekonomi biru lintas kabupaten di kawasan SAMOTA. Diharapkan, pendekatan lintas sektor dan integratif ini dapat mendorong percepatan pembangunan pesisir secara berkelanjutan, sekaligus membuka peluang pendanaan dari skema blue finance.
“Kami berharap hasil pertemuan ini menjadi pijakan awal yang konkret. Kita tidak hanya membangun desa, tetapi juga merancang masa depan daerah lewat kekuatan laut dan pesisir,” tutup Bupati Jarot. (IM)
COMMENTS