SUMBAWA- Sebanyak 33.964 jiwa di 9 kecamatan dan 18 desa di kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) terdampak bencana krisis air bersih memasuki musim kemarau pada Agustus 2024.
Kondisi ini sudah mulai dialami masyarakat sejak bulan April lalu hingga kini. Demikian disampaikan kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Sumbawa, Rusdianto.
Berdasarkan pemetaan sambungnya, sebanyak 33.964 jiwa dari 8.491 kepala keluarga (kk) terdiri dari 18 desa, 61 dusun dan 9 kecamatan yang terdampak dengan total kebutuhan air sebanyak 1.086.848 liter dalam kurun waktu satu bulan.
“Benar, kekeringan ini sudah mulai dirasakan warga sejak bulan April 2024 hingga sekarang. Dan diperkirakan akan terus terjadi sampai puncak kemarau nanti,” kata Rusdianto saat dikonfirmasi Jumat (23/8/2024).
Saat ini pihaknya sudah banyak menerima permintaan dari kepala desa untuk penyaluran air bersih.
“Baru beberapa desa yang sudah mulai kami lakukan pendistribusian air bersih. Kalau untuk desa lainnya belum bisa kita lakukan karena masih menunggu anggaran,” ucap Rusdianto.
Menurutnya, krisis air bersih ini terjadi di semua zona wilayah kabupaten sumbawa seperti zona timur, barat, tengah, maupun utara.
Sebagian besar wilayah yang terdampak krisis air bersih ini adalah bagian utara yaitu desa dan dusun pesisir seperti Labuhan Ujung, Labuhan Ala, Nanga Talo, Kukin, Ai Bari, Limung, Labu Sawo, Tanjung Bila, Labuhan Terata dan lainnya.
Diakuinya, pendistribusian air bersih saat ini sifatnya sporadis sesuai dengan surat permintaan air bersih dari desa.
Hanya saja dalam penanganannya, pihaknya membutuhkan waktu yang cukup panjang karena tidak ada anggaran yang tersedia di BPBD.
“Kita sifatnya sporadis saja, karena untuk anggaran BTT tidak ada di BPBD melainkan tetap mengajukan ke pemerintah daerah (bupati) dulu baru bisa kita lakukan pendistribusian air bersih,” sebutnya.
Pemerintah juga sudah menetapkan status siaga kekeringan selama 125 hari dan darurat selama 10 hari dengan harapan dampak yang timbul bisa diminimalisir.
Terutama di wilayah yang rawan yakni di wilayah pesisir yang selalu menjadi langganan krisis air bersih setiap tahun.
“SK siaga dan darurat kekeringan sudah kami keluarkan, jika kondisinya semakin parah maka status tanggap juga akan diperpanjang nanti sesuai kondisi dilapangan,” ujarnya.
Rusdianto menekankan kepada masyarakat jika terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih agar segera berkoordinasi dengan BPBD melalui pemerintah desa maupun kecamatan agar bantuan air bersih dapat disalurkan secepatnya.
Guna menjaga kelangsungan hidup masyarakat di tengah kondisi tersebut, perlu mengupayakan pembiayaan dan menciptakan sanitasi yang aman dan tangguh krisis iklim seperti kekeringan.
Sebab banyak penyakit akibat krisis air dan sanitasi yang buruk ini, seperti penyakit akibat kelaparan, kekurangan gizi, kolera, tifus dan disentri. (IM)
COMMENTS