SUMBAWA – Arah kebijakan pemerintah daerah periodesasi 2025-2045 adalah periode pertama (2025-2029) ditekankan pada penguatan pondasi transformasi, periode kedua (2030-2034) ditekankan pada meningkatkan kualitas transformasi pembangunan daerah, periode ketiga (2035-2039) ditekankan pada memantapkan kualitas transformasi pembangunan daerah, periode keempat (2040-2045) ditekankan pada mewujudkan Sumbawa yang maju, sejahtera, adil dan berkelanjutan di tahun 2045. Pada periode ini diharapkan terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar, memperoleh kualitas hidup dengan baik yang membentuk karakter manusia unggul dan berdaya saing.
Fraksi Nasdem dalam hal ini berpendapat harus ada “benang biru” kesinambungan antar periode, dari periode pertama ke periode kedua, dari periode kedua ke periode ketiga, dan seterusnya dari periode ke tiga ke periode keempat. Penting untuk memberikan perhatian pada methode problem solving terhadap permasalahan yang ada di tiap-tiap sektor. Untuk itu apa yang menjadi pokok masalah, masalah dan akar masalahnya sebagaimana terelaborasi di halaman 247 s/d 262 harus dapat dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis terhadap data base yang ada di tiap-tiap sektor.
Kesalahan dalam membaca data dan data yang tidak / kurang valid akan menghasilkan rumusan masalah yang tidak mach dengan kondisi obyektif yang ada, dan rumusan solusi terhadap masalah tersebut tidak akan menjawab persoalan yang sebenarnya. dan pada gilirannya capaian kinerja untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan untuk tiap-tiap periodesasi tidak akan dicapai, sementara capaian sasaran strategis periode pertama akan menjadi titik tumpu untuk keberhasilan periode kedua dan seterusnya.
Pada prinsipnya fraksi partai nasdem berpandangan bahwa rumusan visi-misi, arah kebijakan tiap-tiap periodesasi sebagaimana tergambar di dalam tahapan pembangunan jangka panjang kabupaten sumbawa – RPJPD Kabupaten Sumbawa 2025-2045 dan tahapan arah kebijakan dalam 4 periode 5 tahunan kabupaten sumbawa dan sasaran pokok telah bersesuaian dengan arah pembangunan nasional. Oleh karena itu dinyatakan acceptable untuk dipedomani pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). (IM)
COMMENTS