SUMBAWA BARAT- Kebijakan yang digulirkan Pemda Sumbawa Barat dibawah kepemimpinan Bupati H.W Musyafirin dan Wakil Bupati Fud Saifuddin mendapat pengakuan, hingga mengantarkan sebagai delegasi Indonesia pada Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Open Government Partnership (OGP) Global Summit yang berlangsung di Kota Tallin, Estonia dari tanggal 4 hingga 8 September. KTT OGP tahun ini, diikuti 50 pemerintah daerah dari 26 negara anggota.
Bupati H.W Musyafirin melalui surat elektronik Pemda Sumbawa Barat yang diterima media ini menjelaskan, di hari pertama pelaksanaan KTT membahas sejumlah isu lokal dari berbagai negara, terkait pemerintahan yang transparan dan terbuka serta implementasi dari masing-masing negara dan daerah.
Pada pertemuan itu bupati memaparkan pelaksanaan pemerintahan terbuka yang telah dilaksanakan dan ke depan pelayanan pemerintahan berupaya ditingkatkan lebih baik.
‘’Paling tidak, kita sudah berbagi pengalaman terkait local government dan civil society dan bisa bekerjasama membangun pemerintahan dengan sistem pemerintahan terbuka, tata kelola yang transparan.,’’ seraya menambahkan, transparan, akuntabilitas, inklusif. Inilah yang dituju oleh OGP Summit. Dan mudah mudahan ini bisa kita wujudkan terus di Kabupaten Sumbawa Barat,’’ kata bupati.
Dari pemaparan itu, Pemerintah Daerah dari dari berbagai negara peserta KTT kata Bupati, terinspirasi dari dengan yang dilakukan Pemda Sumbawa Barat.
Kemudian yang membangakan, kedutaan ethiopia dan Maroko, setelah berbincang dan bertukar pengalaman, meminta untuk memaparkan kebijakan pemenuhan dasar yang dilaksanakan Pemda Sumbawa Barat. Sebab menurut hemat kedua negara itu, agar kita bisa berbicara di depan mereka, tidak ada pilihan lain dalam memenuhi hak hak dasar dengan cara kerja kerja kolaboratif seperti apa yang dilaksanakan di Sumbawa Barat. Dan Ini yang menjadi pemantik beberapa kota dari beberapa negara untuk melihat yang s dilakukan di Sumbawa Barat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini Pemda Sumbawa Barat sebagai delegasi Indonesia membawa enam komitmen pada KTT OGP di kota Tallin Estonia. Diantaranya, penguatan kebijakan aksi kolaborasi, kemitraan dan kerjasama antar pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Mewujudkan posyandu gotong royong sebagai tempat pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan pada tingkat komunitas. Mewujudkan KSB satu data yang partisipatif, mudah diakses dan bermanfaat bagi semua pihak (inklusif).
Penguatan forum yasinan sebagai media konsultasi, evaluasi, pengaduan dan penyelesaian masalah bersama. Penguatan perlindungan dan pemberdayaan, penyandang PMKS dan kelompok rentan lainnya berbasis gotong royong dan penataan organisasi perangkat daerah menuju pemerintahan yang akuntabel dan mmelayani. (IM)
COMMENTS