HomePolitik

60 Hari Kerja Mo-Novi, Begini Penilaian Fraksi Gerindra

60 Hari Kerja Mo-Novi, Begini Penilaian Fraksi Gerindra

PKS Minta Tinjau Ulang Proses Pembagian Lapak, Tim Satgas Covid Dievaluasi
Segera Lapor ke KPU Jika Penuhi Kriteria Ini
Hadapi Masa Panen, Bulog Sumbawa dan DPRD KSB Atur Strategi Atasi Persoalan Petani

SUMBAWA- Kamis (24/6) genap 60 hari kerja usia pemerintahan H. Mahmud Abdullah-Dewi Noviani, (Mo-Novi). Meski usia ini masih terbilang relatif cukup singkat untuk menentukan arah Pembangunan Sumbawa ke depan. Akan tetapi Fraksi Partai Gerindra menilai sejauh ini belum ada tanda tanda untuk memenuhi janji politik dalam 100 hari pemerintahan. Sebagaimana yang dinantikan oleh masyarakat Tana Samawa.
“Kami Fraksi Gerindra tidak menafikan adanya lampunisasi di seluruh bangunan pemerintah yang ada di Kabupaten Sumbawa. Namun yang terpenting bagi kami untuk masyarakat adalah bagaimana upaya Pemerintah Mo-Novi untuk menciptakan/menghadirkan cahaya-cahaya kehidupan bagi masyarakat agar Sumbawa Gemilang dan Berkeadaban dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya jargon dan janji politik semata,”kemikian disampaikan Juru Bicara (Jubir) Fraaksi Gerindra DPRD Sumbawa Hamzah Abdullah dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbawa dengan Agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penjelasan Bupati Sumbawa Terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD Tahun Anggaran 2020, Kamis (24/6) di Gedung DPRD Sumbawa.
Fraksi Gerindra juga menyoroti infrastruktur jalan di Kecamatan Batulanteh yang selalu menyisakan banyak persoalan ketika musim hujan. Mulai dari jembatan putus hingga kondisi jalan yang rusak parah bahkan menjadi medan yang penuh resiko dan berbahaya bagi pengguna jalan.
“Pada kesempatan ini, kami Fraksi Gerindra meminta tanggapan sekaligus klarifikasi kepada bupati Sumbawa berkenaan dengan 100 hari pertama yang selama ini didengungkan agar kemerdekaan masyarakat Batulanteh dapat terwujud dan tidak hanya sekedar janji dan komoditas politik,” ujar Hamzah.
Hal lain yang disoroti, yakni di usia pemerintahan yang baru seumur jagung, kompleksitas masalah bermunculan. Sebut saja tentang keberadaan Pasar Seketeng yang sampai saat ini masih menjadi polemik dan ini sudah bukan rahasia umum lagi. Terkait keberadaannya, Fraksi Gerindra sudah dari awal tetap komit dan konsisten dalam mengawal sejak dari perencanaan yang dianggap menyalahi aturan tentang dokumen wajib AMDAL bukan UKL-UPL sampai dengan proses pembangunannya. Dan saat ini masalah baru bermunculan karena proses pembangunannya di APBD Tahun 2020 sudah selesai. Akan tetapi, di dalam perjalanan ada anggaran yang tidak diketahui secara jelas sumbernya karena adanya beberapa petak yang dirobohkan. Kemudian setelah itu dibangun kembali. Padahal pemerintah dalam hal ini bupati dan wakil bupati sangat memahami proses penganggarannya.
Untuk itu, Fraksi Gerindra kembali meminta kejelasan terkait hal tersebut secara terbuka dan transparan. Di samping semrawutnya semrawutnya penataan lahan parkir hingga saluran yang masih belum tuntas. Penataan para pedagang dinilai tidak jelas karena banyaknya keluhan yang menciderai rasa keadilan masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal proses ini, Fraksi Gerindra mendorong persoalan ini untuk mengarah kepada terbentuknya Panitia khusus (Pansus) Pasar Seketeng.
Di samping itu juga, yang harus menjadi perhatian pemerintah sekarang adalah terkait lahan pengganti Balai Benih Utama (BBU) Sering pasca lokasi tersebut beralih fungsi menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Karena sejauh ini lahan pengganti belum jelas keberadaannya. Tidak hanya itu, yang tidak kalah penting tentang kejelasan operasional Pasar Utan yang telah dibangun. Karena berdasarkan kondisi saat ini, keberadaannya belum difungsikan. (IM)

Spread the love

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: