BDR, Uang Sekolah Harus Diringankan

SUMBAWA- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) telah menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka pada sementar genap tahun 2021 untuk jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP. Pembelajaran dialihakan menjadi BDR (Bejalar Dari Rumah) dengan sistem Daring maupun Luring.
Pemberlakuan BDR dilakukan sampai waktu yang belum dipastikan. Tergantung dari kondisi perkembangan Covid-19 di Kabupaten Sumbawa.
Terkait kebijakan ini, Komisi 4 DPRD Sumbawa mengapresiasi kebijakan yang diambil pemerintah. Namun demikian, perlu ada kebijakan khusus, yakni dengan memberikan keringanan terhadap segala jenis pembiayaan yang dibebankan kepada orang tua/wali murid.
Tidak hanya kepada SD,SMP. Harapan ini juga kepada SMK sederajat hingga Perguruan Tinggi (PT) yang ada di Kabupaten Sumbawa. Kendati hanya SD/SMP yang menjadi domain kabupaten.
“Harus ada perhitungan ulang mengenai pembiyaan atau uang komite misalnya, bila BDR. Tidak sekolah tapi uang sekolah ada keringanan,” Kata Anggota Komisi 4 lainnya Ahmadul Kosasi, S.H.
Pihak dewan yakin biaya belajar dari rumah lebih besar. Begitu juga biaya kuliah.
“Jangan minta keseluruhan. Harus ada perhitungan ulang. Kami terima keluhan dari orang tua murid tentang biaya sekolah,” tukasnya.
Atas keluhan ini, pihaknya akan bertolak ke provinsi untuk membicarakan hal ini. Namun sebelum itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dikbud Sumbawa terkait hal itu.
Sebelumnya, Ketua Komisi 4 DPRD Sumbawa Ismail Mustaram, SH menyampaikan, dengan aktivitas belajar dari rumah ini, ia mendorong para guru terus memantau bahkan sesekali mendatangi rumah siswa.
“Intinya harus tetap lakukan pengawasan. Dan kami akan tetap pantau. Kami harap koordinsi aktif dari pihak sekolah,” pungkasnya.
Dibagian lain, politisi PPP ini juga mengingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk tetap mematuhi protokol kesehata dalam setiap aktivitasnya. Karena apabila setiuasi itu tetap tidak bisa dikendalikan, banyak dampak ikutannya yang merugikan masyarakat secara umum. Salah satunya kebijakan anggaran. Focus anggaran yang awalnya untuk program pembangunan, karena covid sehingga dialihkan ke bidang kesehatan. (01)